Pada saat ini sedang hangatnya diperbincangkan isu mengenai impor pangan yang akan dilakukan oleh Indonesia tahun ini. Padahal Indonesia merupakan negara agraris yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun, mengapa dalam hal ini Indonesia masih harus mengimpor?

Negara Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak lepas dari kegiatan impor. Sudah jelas bahwa Indonesia dari dulu telah melakukan impor dari negara–negara seperti Thailand, Kamboja, dll. Semuanya telah diperhitungkan dengan baik antara permintaan dan penawarannya, begitu pula dengan import gula dan beras yang akan dilakukan Indonesia tahun ini.

”Indonesia secara geografis memang negara agraris, namun sektor pertanian bukan merupakan sektor prioritas pembangunan di Indonesia sejak Pelita 4, era pemerintahan Soeharto,” ujar Suyanto SE Mec Dev PhD, Dekan Fakultas Bisnis dan Eknonomika (FBE). Itulah mengapa Indonesia masih harus mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Produk import memiliki harga yang cukup bersaing di pasaran. Bayangkan saja harga produk impor terutama di bidang pangan harganya lebih murah daripada produk lokal. Tidak heran jika akhirnya masyarakat memilih untuk mengkonsumsi produk impor. Hal ini cukup membuat penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan pasar lokal kita.

Jika ditelaah kembali ada beberapa hal yang membuat harga produk lokal cukup melambung. Diantaranya adalah sistem distribusi dalam negeri yang kurang bagus sehingga memerlukan biaya lebih untuk transportasi. Selain itu, kurang efisiennya peralatan yang digunakan pada pabrik. Hal–hal tersebut menjadi kendala utama bagi rakyat Indonesia sehingga kalah bersaing dari negara lain.

Masyarakat cenderung untuk menggunakan produk impor dengan alasan kualitasnya yang bagus maupun harganya yang relatif terjangkau. Namun bukan berarti bahwa pemerintah terus melakukan kegiatan impor. Pemerintah menetapkan setiap produk impor yang masuk ke Indonesia sehingga diharapkan produk impor yang masuk ke Indonesia dapat berkurang.

Demi melindungi produsen dalam negeri, pemerintahan juga membatasi atau memberi kuota terhadap masuknya produk impor ke Indonesia. Perusahaan yang ada dalam negeri sendiri juga tidak bisa hanya mengandalkan perlindungan produk dari pemerintah. “Perlindungan produsen dalam negeri hanya perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tentunya pemerintah juga harus mempersiapkan mereka untuk dapat bersaing,“ tutup Suyanto. (voz/wu)