Menata Ulang Lembaga Pendidikan Pasca-Pembatalan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang BHP


  • 30-04-2010

Pembatalan UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada 31 Maret lalu memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. UU yang dianggap Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat memaksa lembaga pendidikan harus berbentuk BHP ini, mendorong Prof Drs ec Wibisono Harjopranoto MS mengajukan usulannya dalam rapat akbar yang dilakukan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Pusat bersama komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan.

Hadir sebagai salah satu pengurus APTISI pusat, Prof Wibi maju menyampaikan berbagai pertimbangannya untuk menata ulang lembaga pendidikan pasca pembatalan UU tersebut.  Menurutnya dengan kebijakan MK tersebut, ada kevakuman fasilitasi oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan Institusi Penyelenggara Pendidikan (IPP). Padahal sebenarnya tidak semua substansi dalam UU BHP buruk dan salah, ada pula yang baik dan benar. “Pembatalan UU ini memang menghilangkan aturan yang buruk, namun aturan yang baik pun ikut mati,” terang rektor Ubaya ini.

Hal yang diangkat terutama bahwa BHP yang telah diundangkan memiliki beberapa subsatansi tercecer yang belum masuk dalam regulasi IPP. “Kita sudah mengajukan hal tersebut, namun tetap tidak diakomodir dalam BHP. Jadi substansi tercecer tersebut perlu dimasukkan dalam regulasi yang akan dirumuskan,” ujar Prof Wibi.

Pengurus APTISI yang menjabat ketua bidang hubungan luar negeri ini juga menyampaikan tujuh pokok usulan untuk regulasi yang akan dibuat.  Berikut pokok-pokok pikiran tersebut:
1.Institusi penyelenggara pendidikan (IPP) walaupun bentuk hukumnya tidak harus seragam tetapi berbagai prinsip yang merupakan keharusan harus tetap dipertahankan:

  • IPP merupakan kekuatan moral-intelektual masyarakat pembangun  karakter bangsa yang dibutuhkan sebagai penguat budaya1 guna membangun masyarakat produktif dan pembelajar;
  • IPP merupakan institusi nirlaba (not-for-profit organization);
  • IPP adalah institusi yang bersifat otonom yang memiliki akuntabilitas, termasuk akuntabilitas publik;
  • IPP harus berorientasi pada kualitas layanan yang diberikannya kepada para pemangku kepentingan.

2.Sebagai kekuatan moral-intelektual dalam masyarakat setiap institusi pendidikan harus memiliki komitmen terhadap:

  • Kebenaran dan kejujuran;
  • Hak asasi manusia;
  • Cinta damai (anti-kekerasan);
  • Demokrasi;
  • Pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

3.Pemerintah harus memperlakukan secara adil2 perlakuannya bagi IPP yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan institusi penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

4.Konsep nirlaba memiliki pengertian bahwa institusi tidak boleh membagikan sisa hasil usaha (kegiatan) kepada personalia pengurusnya. Dengan kata lain, seluruh hasil usaha harus diinvestasikan kembali bagi pengembangan institusi. Penyikapan pemerintah harus dengan jelas, tegas dan lugas. Kepada institusi nirlaba pemerintah di satu sisi harus melarang dilakukannya semacam ”pembagian dividen” dan di sisi yang lain, pemerintah tidak boleh membebani pajak (Pajak Penghasilan Badan), termasuk pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan). Institusi pendidikan nirlaba harus tetap menjalankan fungsi wajib pungut perpajakan, seperti misalnya Pajak Penghasilan Karyawan (PPh. 25).


5.Dapat dibuka opsi bagi IPP yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyatakan dirinya sebagai institusi yang komersial. Bagi institusi pendidikan yang menyatakan dirinya sebagai institusi yang komersial, pemerintah mengenakan pajak seperti layaknya badan usaha yang bermotif untuk mencari keuntungan.
Dengan belum adanya regulasi yang mengatur dan memberi sanksi tegas bagi IPP, dalam kenyataannya banyak institusi penyelenggara pendidikan ”merekayasa” praktik-praktik secara kreatif tetapi negatif yang secara diam-diam dan tersembunyi melakukan ”pembagian dividen” sebagaimana layaknya badan usaha komersial atau melakukan transfer pricing untuk memperkaya diri. Praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan menimbulkan ketidakadilan di kalangan IPP karena IPP yang nakal tersebut diuntungkan karena dengan tidak menahan surplus hasil usahanya lebih dari empat tahun, mereka terbebas dari pembayaran pajak. Regulasi yang baru harus dapat berfungsi menertibkan institusi-institusi yang ”nakal” tersebut.


6.Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam melahirkan dan menumbuhkembangkan filantropi di Indonesia, pemerintah dapat memberikan perlakukan tax deductible bagi dana yang disumbangkan oleh badan usaha komersial kepada IPP.


7.IPP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersifat nirlaba maupun yang bersifat komersial tetap memiliki kewajiban sosial diwajibkan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, tanpa mengurangi kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.


Susunan Pengurus Asosiasi Pergurauan Tinggi Swasta (APTISI) Pusat:

1. Dr. Ir. H. Suharyadi, M.S.                              Ketua Umum
2. Dr. Ir. H. Budi Djatmiko, M.S.                        Ketua Bid. Organisasi
3. Tony B.Trihartanto, Ph.D.                             Ketua Bid. Evaluasi
4. Prof. Dr. Ir. Hasan Basri Jumin                       Ketua Bid. Litbang
5. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.H.              Ketua Bid. Kebijakan
6. Dr. Irzanita, S.H., M.M.                                 Ketua Bid. Hub. Antar Instansi
7. Prof. Drs. ec. Wibisono Hardjopranoto, M.S.    Ketua Bid. Hub. Luar Negeri
8. Prof. Dr. Hj. E.S. Margianti, S.E., M.M.            Ketua Bid. Dana dan Usaha
9. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.            Ketua Bid. Hukum
10. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.                           Ketua Bid. Kualitas Pend. Tinggi
11. Dr. Wayah S. Wiroto                                    Sekretaris Jenderal
12. Dr. H. Moh. Faisal Amir                                Wakil Sekjen I
13. Ir. Nanang K. Soemita                                 Wakil Sekjen II
14. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.               Bendahara
15. Prof. S. Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D.         Wakil Bendahara
 

Update: 30-04-2010 | Dibaca 6683 kali | Download versi pdf: Menata-Ulang-Lembaga-Pendidikan-Pasca-Pembatalan-UU-No--9-Tahun-2009-Tentang-BHP.pdf