Bailout Century Kebijakan Yang Benar


  • 07-04-2010

Kala itu berjuta pasang mata rakyat Indonesia tertuju pada problematika korupsi di sektor pemerintahan. Namun, dewasa ini perkembangan korupsi pun kian menjamah sektor swasta. Ibarat bom waktu yang meledak, Bank Century telah menuai benih perjalanan skandal korupsi di negara berlambang Garuda ini. Bahkan, menurut Dr Putu Anom Mahadwartha SE MM, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Surabaya (Ubaya),  korupsi yang terjadi di dalam sektor swasta ini bisa berdampak kerugian berskala besar dan lebih berbahaya.

Kembali berbicara kasus Century, pria yang kerap disapa Putu ini menuturkan, lemahnya pengawasan Bank Indonesia(BI)  saat itu memang berpengaruh. Terlebih, UU negara Indonesia belum menjembatani kasus korupsi di sektor swasta. “Kenyataannya, sampai saat ini korupsi di sektor swasta memang sulit dibuktikan,” tambahnya. Sehingga perlu argumentasi dan riset ilmiah untuk meneliti hal tersebut. Alhasil, penelitian Putu bersama Prof. Ed. Tandelilin menemukan banyaknya korupsi di sektor swasta. “Saya berharap UU mengenai korupsi agar diperjelas dan lebih rinci poin-poin apa saja yang bisa dikatakan sebagai korupsi,” imbuhnya.

Putu pun berpendapat, bailout sebesar 6,7  T merupakan kebijakan yang benar. Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan dana talangan terhadap Bank Century, adalah untuk menyelamatkan perekonomian dan perbankan dari krisis keuangan global saat itu. “Jika dibandingkan tahun 1997, besar kerugian Indonesia ketika itu adalah 600 T, “ ungkapnya. Bisa dibilang, secara tidak langsung korupsi di sektor swasta merugikan investor yang menanamkan modalnya. “Wewenang Boediono untuk mem-bailout saat itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan terjaga kepercayaan investor,” papar Putu. Kepercayaan investor memiliki harga yang mahal.

Lemahnya pengawasan BI yang harus ‘memelototi’ ratusan bank yang ada di Indonesia, baik bank ber-plat merah maupun swasta, dirasa sudah mencapai titik kelelahan. “Indonesia itu memiliki begitu banyak bank. Wajar jika BI kewalahan dalam hal pengawasan,” terang Putu. Langkah pengurangan bank pun harus diambil agar Indonesia memiliki bank yang sehat. “Hal ini untuk mempermudah pengawasan bank oleh BI,” tambahnya. Dimana pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan otoritas bursa kurang berjalan dengan baik. Padahal sudah dijelaskan dalam BASEL II (rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua, sebagai penyempurnaan Basel I) dimana pentingnya konsep "tiga pilar" yaitu persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi. “ Padahal, Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline, “ katanya.

Menurut Putu, bertebarannya bank ber-plat merah sejatinya rentan terjadi tindak pidana korupsi. “Mereka (bank plat merah) itu berorientasi profit, dan tidak memiliki misi khusus untuk membantu perekonomian bangsa,” ujarnya. Bahkan, sedikit sekali bank di Indonesia yang menaati peraturan BI. “Malah sebagian besar yang menaati peraturan BI adalah bank asing,” jawabnya dengan tegas. Bank asing di Indonesia sendiri kebanyakan adalah bank yang berafiliasi atau joint venture dengan beberapa perusahaan. "Masalahnya, keberadaan korupsi di kalangan swasta sulit terdeteksi. Terlebih bila merupakan perusahaan keluarga," katanya. (cuy,rei/wu)

Update: 07-04-2010 | Dibaca 5117 kali | Download versi pdf: Bailout-Century-Kebijakan-Yang-Benar.pdf