Bailout LPS Sesuai Prosedur


  • 02-03-2010
Century oh Century... Indonesia oh Indonesia ... Ribut-ribut tak berujung ... Indonesia ... Gonjang-ganjing.
Sebuah klimaks, masalah teknis yang berakibat fatal. Ibarat bola panas yang menggelinding deras, semua kena batunya. Inilah uniknya sebuah iklim demokrasi Indonesia. Sebab musabab pun bergulir penyebab munculnya kasus ini. Namun, mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil, ditambah kucuran dana yang begitu besar. Realitanya. Ini buah bibir. Kata ‘sistemik’, seakan terkenal seiring dengan gonjang-ganjing kasus Century. Apalagi, kata tersebut memiliki pasangan yang juga dibawa-bawa dalam kasus itu yaitu kata ‘krisis’.  Terlalu hebat untuk kata ‘sistemik’ sehingga bisa memiliki harga 6.7 T. Tidak tanggung-tanggung. Jika nilai tersebut bila disusun ke atas dengan uang pecahan kertas Rp 100.000, maka tingginya bisa mencapai 6.700 meter. Bayangkan, dengan tinggi tersebut kita bisa membuat sebuah tugu perjuangan.

Apa penyebab jatuhnya Century (sekarang Bank Mutiara), bukan dari persoalan posedur hukumnya. Pasalnya, proses yang dilakukan hingga penalangan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  sebesar Rp6,7 triliun sudah sesuai dengan prosedur. Demikian disampaikan oleh pakar hukum perbankan yang tak lain dosen FH Ubaya, Daniel Djoko Tarliman SH, kepada Warta Ubaya.

Daniel menegaskan, bahwa tidak ada kesalahan prosedur hukum dalam penggelontoran suntikan dana bailout (Penyertaan Modal Sementara/PMS) yang dilakukan LPS terhadap Bank Century. Pasalnya, LPS melakukan penalangan dana sesuai dengan UU LPS setelah Bank Century dinyatakan sistemik oleh Perppu.  ”Pengucuran dana dari LPS itu berdasarkan UU LPS, tidak ada ketentuan Perppu. Jadi kalau banyak berita bilang ada kesalahan di LPS, itu tidak benar," ujar bapak tiga anak ini.

Dikatakan Daniel, Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang ditolak oleh DPR, arahnya hanya kepada kebijakan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dimana KSSK mengambil keputusan bahwa Bank Century dinyatakan gagal dan berdampak sistemik. Lalu kemudian menyerahkan kepada LPS sesuai dengan UU LPS.  Secara tidak langsung, Perppu tersebut sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

"Perppu tersebut stop sampai di KSSK menyerahkan kepada LPS sesuai undang-undang. LPS juga menjalankan penyelamatan dengan memberikan PMS  sesuai undang-undang. Jadi tidak ada hubungannya antara Perpu yang ditolak dan dicabut oleh DPR kepada PMS yang dilakukan LPS, karena LPS menjalankan sesuai dengan undang-undang," papar Daniel.Ia menjelaskan, Perrpu dalam hal ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bank masuk dalam kondisi sistemik atau bukan. Jika masuk kondisi tersebut, LPS akan masuk untuk melakukan penjaminan simpanan nasabah. Jelas, bahwa pelaksanaan pengawasan dan kontrol yang dilakukan Bank Indonesia (BI), begitu lengah. Dosen mata kuliah acara perdata ini berharap, kedepan pengawasan BI harus lebih tegas dan ketat dalam melakukan pengawasan. Semoga keadilan dan kebenaran selalu menyertai Indonesia. Hidup rakyat! Hidup Indonesia! (cuy/wu)
Update: 02-03-2010 | Dibaca 5041 kali | Download versi pdf: Bailout-LPS-Sesuai-Prosedur.pdf